POSBAKUM

PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Syarat-syarat dan Mekanisme Posbakum

• Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan.
• Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
• Melampirkan surat keterangan miskin dari Wali Nagari atau pejabat setingkat.

Dasar Aturan Tentang Pos Bantuan Hukum

Dasar Hukum:

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2014:

1. Setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses hukum dapat menerima layanan posbakum.
2. Ketidakmampuan dibuktikan dengan:
   1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
   2. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau kartu bantuan lainnya.
   3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa pengacara yang disetujui oleh Ketua Pengadilan.
3. Pihak yang bisa mengakses posbakum: Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon, Saksi.

Pasal 19 - Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat, terutama perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum

1. Pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
2. Jasa hukum diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
3. Pemberian jasa hukum kepada penggugat dan tergugat tidak boleh dilakukan oleh satu pemberi bantuan hukum yang sama.